Tentang kami

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia (PT ASII) terdaftar sebagai pemegang izin manager investasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam menjalankan kegiatan bisnis hariannya, PT ASII dan karyawannya wajib mematuhi ketentuan Undang-undang Perusahaan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan dan perundang-undangan OJK, dan peraturan dan perundang-undangan lain yang berlaku.

Unit Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa PT ASII menjalankan pengaturan kepatuhan yang memadai dan efektif. Ini mencakup semua persyaratan peraturan yang berlaku untuk transaksi keuangan dan kegiatan bisnis PT ASII.

Unit Kepatuhan secara teratur meninjau semua pengaturan kepatuhan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan secara efisien dan efektif.

Proses peninjauan mencakup program pemeriksaan dan pemantauan kepatuhan yang ketat yang:

1. menentukan apakah prosedur dan pengendalian yang berlaku sudah memadai untuk mencapai kepatuhan;
2. menguji ketahanan prosedur dan pengendalian yang berlaku.

Apabila terdapat ketidakpatuhan, Unit Kepatuhan merekomendasikan perbaikan dan bekerjasama dengan karyawan untuk penerapan prosedur baru.

Area yang dianggap menyebabkan potensi terjadinya ketidakpatuhan peraturan atau menimbulkan kekhawatiran tertentu mendapat perhatian yang terus menerus dan berkesinambungan.

Struktur Pelaporan Kepatuhan

Unit Kepatuhan didirikan sebagai bagian struktur PT ASII dan bertanggung jawab langsung ke Direksi. Untuk memastikan kegiatan usaha yang dijalankan PT ASII memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, unit Kepatuhan sebagai unit independen, mempunyai akses yang tidak terbatas ke unit-unit bisnis lainnya dan tidak dalam pengaruh unit-unit bisnis lainnya.

Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan termasuk memberikan persetujuan atas kebijakan kepatuhan dan menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan yang memerlukan perhatian Direksi.  Setiap masalah kepatuhan yang penting dibahas dalam rapat Direksi.

Dewan Komisaris menjalankan pengawasan secara aktif atas efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan termasuk kebijakan kepatuhan; memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti  identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan yang memerlukan perhatian Direksi; mengevaluasi dan memastikan bahwa fungsi kepatuhan menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan yang disampaikan; serta mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan fungsi dan kebijakan kepatuhan.

Unit Kepatuhan terlibat pada tahap awal dalam semua kegiatan bisnis, khususnya yang memiliki implikasi peraturan. Hal ini untuk memastikan bahwa karyawan memperoleh panduan dan mencegah terjadinya pelanggaran peraturan.

Apabila diperlukan untuk pelaksanaan tugas kepatuhan, Kepatuhan mempunyai akses tidak terbatas ke semua bagian bisnis PT ASII termasuk semua catatan, dokumen, dan rapat-rapat yang diselenggarakan.

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia secara efektif menerapkan manajemen risisko dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan kebijakan Aberdeen Standard Investments.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi, Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Manajer Investasi.

Kebijakan

Identifikasi dan Pengelolaan Risiko.

Kerangka manajemen risiko disusun berdasarkan:

• Penetapan daftar risiko-risiko;
• Penjelasantoleransi untuk tingkatmasing-masing risiko apabila berlaku;
• Mengidentifikasi kemungkinan risiko-risiko ini terjadi, mengkuantifikasi kemungkinan setiap pengkristalan risiko dan dampaknya terhadap perusahaan, apakah berdampak pada keuangan, peraturan, reputasi, nasabah atau karyawan;
• Mengidentifikasi dan mengevaluasi keefektifan desain dan kinerja pengendalian internal terhadap risiko yang dinilai;
• Memastikan bahwa pengendalian internal yang sesuai diterapkan dalam proses bisnis dan menjadi bagian dari budaya perusahaan;
• Merespon dengan cepat terhadap risiko yang berkembang di dalam perusahaan dan lingkungan bisnis eksternal;
• Prosedur untuk melaporkan kegagalan atau kelemahan pengendalian ke tingkat manajemen yang tepat bersama dengan rincian tindakan korektif. 

Tanggung Jawab Manajemen Risiko

Garis pertahanan pertama dalam manajemen risiko adalah pertimbangan risiko dalam bisnis sehari-hari. Ini adalah tanggung jawab semua staf, yang semuanya memiliki tanggung jawab untuk pemeliharaan kerangka kerja manajemen risiko yang efektif.

Garis pertahanan kedua adalah pemantauan risiko. Ini adalah tanggung jawab divisi Legal Compliance dan Risk.

Garis pertahanan ketiga adalah penilaian efektivitas pengendalian internal. Ini adalah tanggung jawab Audit Internal. Frekuensi kerja audit di area tertentu didasarkan pada penilaian risiko yang wajar. Audit Internal melaporkan temuannya kepada Dewan Komisaris didalam rapat Dewan Komisaris. Pekerjaan Pengendalian Internal juga mencakup efektivitas fungsi pemantauan risiko lainnya dalam Departemen Hukum, Kepatuhan, dan Unit-unit kerja.

Perubahan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko diusulkan oleh Kepala Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan diserahkan ke Direksi untuk memperoleh persetujuan. Kebijakan ini ditinjau secara berkala (minimal dua kali tahun).

Struktur Pelaporan Manajemen Risiko

Untuk memperkecil risiko bisnis, semua unit dalam organisasi wajib bertanggungjawab atas pengelolaan risiko di semua aktivitas Perseroan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk:

1. Memberikan persetujuan atas kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka kerja manajemen risiko;
2. Melakukan pengawasan secara aktif atas efektifitas pelaksanaan fungsi manajemen risiko termasuk kebijakan manajemen risiko;
3. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi; dan
4. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan fungsi dan kebijakan manajemen risiko.

Direksi bertanggung jawab untuk:

1. Menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi;
2. Memastikan struktur organisasi, infrastruktur, dan sumber daya memadai untuk mendukung fungsi manajemen risiko;
3. Meningkatkan budaya manajemen risiko Manajer Investasi.

Fungsi manajemen risiko memiliki alur pertanggungjawaban langsung kepada Direksi.

Mengacu pada peraturan OJK tentang pelaksanaan tata kelola di manajer investasi, koordinator manajemen risiko bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun kebijakan termasuk strategi guna mendorong budaya manajemen risiko yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Manajer Investasi;
2. Memperbaharui strategi manajemen risiko;
3. Memantau dan menelaah secara berkala pelaksanaan strategi manajemen risiko;
4. Memantau posisi risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko;
5. Menyusun sekaligus melaksanakan langkah antisipasi maupun usaha untuk mengurangi risiko signifikan sesuai dengan kebijakan manajemen risiko;
6. Mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi dan Dewan Komisaris; dan
7. Memastikan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan atau pendidikan.

Tujuan dari kebijakan Pelaporan Pelanggaran adalah untuk menjelaskan pendekatan Aberdeen Standard Investments dalam Pelaporan Pelanggaran, yang bertujuan untuk memastikan karyawan merasa nyaman dalam menyampaikan pelaporan atas setiap kecurigaan adanya kesalahan yang dilakukan dan mereka mendapatkan perlindungan saat menyampaikan pelaporan.

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia menjalankan bisnisnya dengan standar etika yang terbaik dan dalam pemenuhan semua undang-undang dan peraturan yang terkait, serta percaya bahwa Whistleblowing adalah merupakan sarana pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan juga sebagai bentuk adanya budaya keterbukaan di Perseroan.

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk melaporkan pelanggaran tanpa adanya ketakutan adanya tindakan balasan. Pada saat seorang karyawan menduga adanya tindakan yang tidak benar dia diharapkan melaporkan adanya dugaan pelanggaran tersebut ke atasan langsung dalam kesempatan pertama. Pada saat karyawan tidak merasa nyaman dalam melakukan pelaporan ini, mereka diperbolehkan untuk tidak melaporkan hal tersebut ke atasan langsung dan mereka dapat langsung menyampaikan laporan pelanggaran tersebut ke pihak yang ditunjuk atau Speak Up hotline yang dikelola secara mandiri oleh Safecall Limited.

Karyawan dilindungi pada saat mereka dengan maksud baik melaporkan tindakan mencurigakan. Penyiksaan, pelecehan, diskriminasi, gangguan atau tindakan lain untuk menghalangi karyawan untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran, atau tindakan lain yang dilakukan dengan cara balas dendam atas penyampaian pelaporan, dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan. 

Namun demikian, pelaporan bermotivasi jahat juga dianggap sebagai tindakan pelanggaran berat.

Safecall Limited, menyediakan jalur pelaporan yang mandiri dan rahasia di mana karyawan dapat mengungkapkan kekhawatiran mereka dan percaya bahwa laporan tersebut akan ditangani secara menyeluruh. Pelaporan diperlakukan secara rahasia, dan semua laporan diteruskan ke penerima yang ditunjuk untuk ditangani lebih lanjut.

Tanggung jawab untuk menyampaikan laporan penipuan atau ketidakjujuran yang diketahui atau dicurigai, atau tindakan perilaku yang tidak etis atau ilegal di dalam Perusahaan, merupakan tanggung jawab semua karyawan dan merupakan tanggung jawab yang mengikat bagi semua karyawan. Merupakan kebijakan Perusahaan untuk melindungi karyawan pada saat karyawan dengan maksud baik menyampaikan laporan adanya tindakan yang mencurigakan.

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia:

• Mendukung penyampaian pelaporan adanya kesalahan dilakukan melalui sarana yang tepat dan melakukan semua langkah yang wajar untuk meniadakan hambatan yang dapat mencegah karyawan membuat laporan yang berkaitan dengan tindakan yang mungkin tidak sewajarnya dilakukan di lingkungan kerja;
• Menyediakan pelatihan Whistleblowing setiap tahun untuk semua karyawan dan memasukkan pelatihan ini sebagai bagian dari Pelatihan Pengenalan Kepatuhan untuk semua karyawan baru, dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua karyawan memiliki tingkat kesadaran yang tepat untuk melaporkan adanya dugaan tindakan kesalahan.

Pedoman Tingkah Laku

Pedoman tingkah laku bertujuan untuk memastikan bahwa semua karyawan melakukan tindakan yang benar dengan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, bertanggungjawab atas tindakan mereka dan mengetahui bagaimana untuk menanggapi jika seseorang bertindak tidak semestinya. Kegagalan untuk mematuhi kode etik ini akan dikenakan tindakan disipliner.

Semua karyawan diharapkan menjunjung tinggi hal-hal sebagai berikut:

1. Bertindak secara adil, sesuai etika dan profesional baik di masyarakat, nasabah, calon nasabah dan rekan kerja. Dilarang melakukan tindakan yang tidak jujur, pemalsuan, penipuan atau tindakan yang dapat merusak integritas profesional, reputasi atau kompetensinya;
2. Mengutamakan kepentingan nasabah dan integritas profesi investasi daripada kepentingan pribadi;
3. Menggunakan tindakan yang wajar dan melakukan penilaian yang hati-hati sehingga kemandirian dan obyektifitas tercapai dalam melakukan kegiatan profesional seperti melakukan analisis investasi dan membuat rekomendasi investasi;
4. Memahami dan mematuhi semua perundang-undangan, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur atau lembaga pengawas mengatur kegiatan profesionalnya.

Transaksi Pribadi Karyawan

Pasal 5 Peraturan OJK No. 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi  menetapkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi dan pegawai Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja kepada Manajer Investasi dimaksud sebelum dan sesudah melaksanakan transaksi jual atau Efek yang dilakukan oleh:

• Yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi, nomine, dan/atau Pihak terafiliasinya yang merupakan pihak dimana yang bersangkutan mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung;
• Nominee atau pihak terafiliasinya yang merupakan Pihak dimana yang bersangkutan mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung.

PT ASII mewajibkan semua karyawan, sebagai persyaratan ketenagakerjaannya, untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu untuk, dan mengemukakan, rincian investasi pribadi mereka dan orang-orang yang terkait ke Unit Kepatuhan untuk kepentingan pengawasan aktifitas transaksi mereka. 

Pencegahan Transaksi Orang Dalam dan Tipping

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis PT ASII, pemegang izin di pasar modal seperti manajer investasi dapat memperoleh informasi rahasia terkait dengan instruksi transaksi nasabah dan transaksi efek dan juga informasi rahasia lainnya melalui pertemuan dengan manajemen perusahaan, analis atau kegiatan lainnya.

Selain itu, dari waktu ke waktu, PT ASII atau karyawan-karyawannya mempunyai informasi “penting” dan “rahasia” mengenai perusahaan atau transaksi atas suatu efek.

Namun demikian, PT ASII menerapkan kebijakan untuk tidak melakukan transaksi untuk kepentingan rekening nasabah di perusahaan-perusahaan berdasarkan informasi non-publik dan mempunyai informasi harga yang sensitif.

Kebijakan Kerahasiaan

PT ASII dengan segala upaya terbaiknya bermaksud untuk menjaga kerahasiaan dari setiap nasabah yang tercatat pada saat ini, eks-nasabah maupun calon nasabah. Kebijakan Kerahasiaan Grup menjelaskan tipe informasi yang PT ASII peroleh, tujuan penggunaan informasi, kondisi di mana informasi disebarluaskan dan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga informasi privasi pemilik data.

Sanksi

Terhadap pelanggaran Kode Etik ini, PT ASII dapat mengenakan sanksi yang dianggap wajar, termasuk, antara lain, peringatan dan teguran secara lisan atau tertulis, denda, pembekuan atau pemutusan hubungan kerja.

Manajer Investasi kami secara teratur bertemu dengan manajemen dan direktur perusahaan di mana kami berinvestasi secara aktif, dan kami juga selalu melakukan pendekatan yang sama terhadap seluruh strategi investasi kami yang lain.

Aberdeen berusaha untuk menggunakan hak suara di setiap rapat umum pemegang saham di mana Aberdeen mempunyai hak untuk hadir atas nama dan untuk kepentingan nasabah kami. Semua keputusan terkait pemungutan hak suara di perusahaan dimana kami berinvestasi dipimpin dan diputuskan oleh manajer investasi kami.

Audit internal (AI) adalah kegiatan konsultasi yang objektif dan  independen yang dipandu oleh filosofi memberikan nilai tambah untuk meningkatkan operasional organisasi dan mendukung Direksi dan Manajemen Eksekutif dalam melindungi aset, reputasi dan keberlanjutan organisasi dan para pemangku kepentingannya.

AI mendukung PT Aberdeen Standard Investments Indonesia (Perusahaan) dalam mencapai tujuan dan objektivitasnya dengan melakukan pendekatan yang profesional dan konstruktif untuk mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan dan keefektifan dari manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola organisasi, dan budaya termasuk tanggapan terhadap risiko di semua aktivitas organisasi.

Kaidah dan Tata Kelola

AI berkomitmen pada filosofi bekerja dengan standar etika dan profesional yang tinggi. AI bekerja dalam kerangka International Professional Practice Framework yang didirikan oleh Chartered Institute of Auditor Internal (CIIA). Dengan demikian, AI akan mematuhi semua Standar CIIA yang relevan dan Kode Etik, atau mengungkapkan ketidaksesuaian (tunduk pada proporsionalitas yang sesuai). Selain itu, AI akan mematuhi semua kebijakan dan prosedur Standard Life Aberdeen yang relevan dan metodologi yang berasal dari Group Audit Internal Metodologi.

Kewenangan dan Posisi

Auditor Internal bertanggung jawab secara fungsional kepada Dewan Komisaris dan secara administratif kepada Presiden Direktur.

Auditor Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Setiap pengangkatan/pemberhentian Auditor Internal harus diberitahukan kepada OJK.

Auditor Internal tidak boleh menjadi penanggung jawab atau terlibat dalam fungsi lainnya serta dalam proses pembuatan peraturan perusahaan.

AI akan selalu obyektif dan terpisah dari fungsi operasional dan tidak memiliki tanggung jawab operasional langsung atau kewenangan atas setiap kegiatan yang diaudit.

Auditor Internal tidak akan melakukan audit terhadap aktivitas apa pun di mana mereka memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam satu tahun terakhir.

Staf AI harus memiliki sikap yang tidak memihak dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan.

Ruang lingkup AI tidak dibatasi dan mempunyai akses penuh, bebas dan tepat waktu atas semua fungsi, catatan, properti fisik, dan personel yang memiliki keterlibatan apa pun.

Semua karyawan diwajibkan untuk membantu AI dalam melakukan tugasnya dengan memberikan tanggapan tepat waktu terhadap permintaan informasi, temuan dan tindakan audit.