Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris(PT ASII)

Tujuan

Pedoman Kerja dan Tata Tertib Direksi ini bertujuan untuk menetapkan pedoman dan etika kerja Dewan Komisaris sehingga meningkatkan efektifitas fungsi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta pengawasan atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
  1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
  3. Anggaran Dasar PT Aberdeen Standard Investments Indonesia.
  4. Peraturan Bapepam dan LK No. V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.
  5. Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
  6. Peraturan OJK No. 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.
  7. Peraturan OJK No. 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.
  8. Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
  9. Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
  10. Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme [“APU-PPT”] di Sektor Jasa Keuangan.
  11. Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
  12. Peraturan OJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan Umum

Dalam Pedoman Kerja dan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:
  1. Perseroan berarti PT Aberdeen Standard Investments Indonesia.
  2. Anggaran Dasar berarti Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya.
  3. Direksi berarti organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
  4. Dewan Komisaris berarti organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
  5. Dewan Pengawas Syariah berarti dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah atas reksa dana yang dikelola Perseroan.
  6. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  7. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) berarti organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
  8. Tata Kelola yang Baik yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah Tata Kelola Manajer Investasi yang menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
  9. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

  1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal dan rangkap jabatan serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
    1. Persyaratan integritas meliputi:
      1. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
      2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
      3. Tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan RUPS atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
      4. Tidak menjabat sebagai pengurus atau pengawas perusahaan pada saat perusahaan tersebut dinyatakan pailit, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan terpenuhinya ketentuan Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
      5. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
      6. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
      7. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung kebijakan OJK;
      8. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perseroan; dan
      9. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris.
    2. Persyaratan reputasi keuangan adalah sebagai berikut:
      1. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
      2. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
      Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum penunjukan dan selama jangka waktu penunjukan.
    3. Persyaratan kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal adalah sebagai berikut:
      1. Memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
      2. Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan.
  2. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
    2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
    3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
    4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
  3. Persyaratan yang tercantum dalam butir (1) dan (2) di atas wajib dipenuhi oleh setiap anggota Dewan Komisaris pada saat penunjukannya dan selama masa jabatannya. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal serta larangan rangkap jabatan di manajer investasi lokal lainnya, anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris
  4. Bekas anggota Direksi atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak secara independen, tidak dapat ditunjuk sebagai Komisaris Independen sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan.
  5. Anggota Dewan Komisaris atau antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak boleh memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Masa Jabatan

  1. Perseroan wajib memiliki paling kurang 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi.
  2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
  3. Setiap calon komisaris wajib lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test dari OJK sebelum diangkat diangkat oleh RUPS. Anggota Dewan Komisaris diangkat RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
  4. Berdasarkan masukan dan saran dari Direksi, Komite Remunerasi melakukan seleksi calon Komisaris Independen. Selanjutnya Komite Remunerasi memberikan rekomendasi mengenai calon Komisaris Independen kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS.
  5. Komisaris Independen dapat ditunjuk paling lama 2 (dua) periode berturut-turut dengan masing-masing periode meliputi jangka waktu 3 (tiga) tahun. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS dan sepanjang penunjukan kembali ini disetujui oleh OJK.
  6. Anggota Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi (induction program) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang kegiatan bisnis, kebijakan dan prosedur yang berlaku di Perusahaan sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
  7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:
    1. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
    2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan;
    3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
    4. Meninggal dunia;
    5. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
  8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan sesuai kebijakan Perseroan dan dengan mencantumkan alasan pengunduran dirinya tersebut.
  9. Perseroan wajib melaporkan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab

  1. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya dan pemberian nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya secara independen.
  2. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
  3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen.
  4. Fungsi audit sebagaimana dimaksud pada butir [3] melakukan penelaahan atas:- (a) informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas; (b) independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar penunjukan akuntan publik; (c) rencana dan pelaksanaan audit oleh akuntan publik; dan (d) Pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal Perseroan.
  5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa unit pengelolaan investasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya dapat menggunakan fungsi dan/atau komite yang terdapat pada Perseroan yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.
  6. Dewan Komisaris wajib memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis yang disusun Direksi dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategis serta meninjau kinerja dan efektifitas Direksi dalam memenuhi Rencana Bisnis yang telah disetujui.
  7. Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilaksanakan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional adalah bagian dari tindakan-tindakan pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris tidak mengecualikan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kegiatan Perseroan.
  8. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Audit. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan bahwa Komite Audit menjalankan tugasnya secara efektif.
  9. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perseroan.
  10. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal, temuan audit eksternal; hasil pengawasan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
  11. Dewan Komisaris wajib: [1] menyetujui kebijakan pengawasan dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, agar Perseroan mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi; [2] melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan pengaduan nasabah; [3] melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT yang diusulkan Direksi dan [4] memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dalam rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris.
  12. Dewan Komisaris wajib memastikan:- (a) Direksi memiliki dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan; dan (b) Direksi memiliki dan melaksanakan prosedur layanan pengaduan nasabah.
  13. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran.
  14. Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang anggota Direksi untuk membahas temuan indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan tersebut.
  15. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
  16. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada butir [15] apabila dapat membuktikan:- (a) Kerugian terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (c) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan anggota Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan (d) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
  17. Anggota Dewan Komisaris harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugas melalui pendidikan dan/atau pelatihan secara berkelanjutan.

Wewenang

  1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
  2. Dewan Komisaris berwenang, berdasarkan kewenangan yang diberikan RUPS, untuk menunjuk akuntan publik atau kantor kantor akuntan publik dalam hal RUPS tidak memutuskan penunjukan akuntan publik atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan.
  3. Dewan Komisaris berwenang untuk menjalankan tindakan-tindakan manajemen Perseroan dalam kondisi tertentu untuk waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
  4. Dewan Komisaris berwenang untuk menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Etika Kerja

  1. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.
  2. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Manajer Investasi baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.
  3. Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit atau Komite Investasi tidak diberikan penghasilan-penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.
  4. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang menerima hadiah atau manfaat yang mengandung benturan dengan kepentingan nasabah atau benturan dengan kewajibannya terhadap nasabah
  5. Setiap anggota Dewan Komisaris dapat memberikan hadiah atau manfaat kepada nasabah dan pihak lain sepanjang pemberian hadiah atau manfaat tersebut tidak berasal dari kekayaan portofolio efek atau portofolio investasi kolektif nasabah yang dikelolanya dan/atau merugikan nasabah.
  6. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik.
  7. Etika kerja Dewan Komisaris juga berpedoman pada Kode Etik Perusahaan.

Benturan Kepentingan

  1. Benturan Kepentingan adalah perbedaan kepentingan ekonomis antara:
    1. Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, nasabah dan/atau pihak terkait dengan Perseroan; dan/atau
    2. Nasabah dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak terkait dengan Perseroan,
    yang dapat merugikan nasabah dan/atau Perseroan.
  2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memiliki komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib:-
    1. memperioritaskan kepentingan Perseroan dan tidak mengambil keuntungan dari Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan; dan
    2. menghindari diri mereka sendiri dari pengambilan keputusan yang mengandung Benturan Kepentingan.
  3. Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dihindari, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam Rapat Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak berhak untuk mengambil suara.
  4. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang:-
    1. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perseroan;
    2. memanfaatkan jabatannya pada Perseroan tempat anggota Dewan Komisaris menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan; dan/atau
    3. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
  5. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi dan menjalankan ketentuan lainnya terkait Benturan Kepentingan yang berlaku di Perseroan.

Transparansi

Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip Transparansi dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik:
  1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Perseroan:- (a) ada atau tidak adanya kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau pihak terafiliasinya sejak mulai menjabat atau bekerja pada Perseroan; dan (b) setiap terjadi perubahan kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau pihak terafiliasinya termasuk kepentingan atau kepemilikan atas suatu Efek yang dimiliki oleh pihak dimaksud selama menjabat atau bekerja pada Perseroan.
  2. Anggota Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja kepada Perseroan sebelum dan sesudah melaksanakan transaksi jual atau beli Efek yang dilakukan oleh:
    1. Yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi, nomine, dan/atau pihak terafiliasinya yang merupakan pihak dimana yang bersangkutan mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung.
    2. Nomine atau pihak terafiliasinya yang merupakan pihak dimana yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung.
  3. Setiap anggota Dewan Komisaris yang melakukan transaksi jual atau beli Efek untuk kepentingan pribadi, nomine, dan/atau pihak terafiliasinya yang merupakan pihak dimana anggota Dewan Komisaris mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang: - (a) melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu atas dasar adanya informasi Nasabah akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar dengan tujuan untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian; (b) melakukan transaksi silang dengan nasabah Perseroan; dan/atau (c) menjual Efek yang dimiliki kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
  4. Pengungkapan kepentingan atau kepemilikan anggota Direksi atas suatu Efek sebagaimana dimaksud pada butir [3] dan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan sebelum dan sesudah melakukan transaksi jual atau beli Efek untuk kepentingan pribadinya, nomine dan/atau pihak terafiliasinya yang merupakan pihak dimana anggota Dewan Komisaris mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan di bawah koordinasi fungsi kepatuhan Manajer Investasi.
  5. Hal-hal lain terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip transparansi berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

  1. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu, tetapi minimal setiap 3 (tiga) bulan dalam masing-masing tahun. Dewan Komisaris menyusun jadwal rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
  2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun.
  3. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama melalui surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  4. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama dan jika Wakil Komisaris Utama berhalangan, salah satu anggota Dewan Komisaris yang hadir dan diangkat dalam rapat.
  5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
  6. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
  7. Semua keputusan Dewan Komisaris mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan merupakan bukti yang sah untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris dan alasannya wajib dituangkan secara jelas dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
  8. Dalam hal rapat Dewan Komisaris dihadiri oleh anggota Direksi, hasil keputusan rapat Dewan Komisaris tersebut mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewab Direksi dan merupakan bukti yang sah untuk seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pihak ketiga. Hasil perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris tersebut serta alasannya wajib dituangkan secara jelas dalam risalah rapat. Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
  9. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
  10. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul yang diajukan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan tertulis mengenai usul yang diajukan tersebut serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Penilaian, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Kinerja

  1. Dewan Komisaris wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
  2. Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris pada dasarnya dilakukan oleh Pemegang Saham.

Waktu Kerja

  1. Waktu kerja adalah waktu yang ditetapkan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris untuk hadir di tempat kerja dan melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya.
  2. Anggota Dewan Komisaris wajib sekurang-kurangnya mengunjungi Perseroan 1 (satu) kali setiap semester.

Lain-lain

  1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan adanya perubahan dan/atau pencabutan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Dalam hal ambiguitas ketentuan Piagam ini dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK, dan Anggaran Dasar, maka peraturan OJK yang berlaku dan kemudian Anggaran Dasar.
  3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris wajib dimuat dalam laman (website) Perseroan.