Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (PT ASII)

Tujuan

Pedoman Kerja dan Tata Tertib Direksi ini bertujuan untuk menetapkan pedoman dan etika kerja Direksi sehingga meningkatkan efektifitas fungsi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi:
  1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
  3. Anggaran Dasar PT Aberdeen Standard Investments Indonesia.
  4. Peraturan Bapepam dan LK No. V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.
  5. Peraturan OJK No. 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.
  6. Peraturan OJK No. 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.
  7. Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
  8. Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
  9. Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme [“APU-PPT”] di Sektor Jasa Keuangan.
  10. Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
  11. Peraturan OJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan Umum

Dalam Pedoman Kerja dan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:
  1. Perseroan berarti PT Aberdeen Standard Investments Indonesia.
  2. Anggaran Dasar berarti Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya.
  3. Direksi berarti organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
  4. Dewan Komisaris berarti organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
  5. Dewan Pengawas Syariah berarti dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah atas reksa dana yang dikelola Perseroan.
  6. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  7. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) berarti organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
  8. Tata Kelola yang Baik yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah Tata Kelola Manajer Investasi yang menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Persyaratan Anggota Direksi

  1. Setiap anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal, izin orang perseorangan, domisili dan rangkap jabatan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan OJK serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
    1. Persyaratan integritas meliputi:
      1. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
      2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
      3. Tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan RUPS atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
      4. Tidak menjabat sebagai pengurus atau pengawas perusahaan pada saat perusahaan tersebut dinyatakan pailit, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan terpenuhinya ketentuan Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
      5. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
      6. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
      7. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung kebijakan OJK;
      8. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perseroan; dan
      9. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Direksi.
    2. Persyaratan reputasi keuangan adalah sebagai berikut:
      1. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
      2. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
      Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum penunjukan dan selama jangka waktu penunjukan.
    3. Persyaratan kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal adalah sebagai berikut:
      1. Memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta paling kurang berpendidikan akademi minimal setingkat Diploma Tiga (D3);
      2. Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial di institusi yang bergerak di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan yang terkait dengan pengelolaan dana nasabah atau perusahaan yang diinvestasikan pada portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif.
      Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) adalah:
      1. Jabatan satu tingkat di bawah Direksi;
      2. Membawahi satu unit kerja pada institusi di bidang pasar modal dan/atau keuangan; atau
      3. Membawahi paling kurang 10 (sepuluh) orang karyawan.
  2. Setiap anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia dan wajib mempunyai izin perorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dan minimal satu anggota Direksi wajib mempunyai izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
  3. Persyaratan yang tercantum dalam butir (1), dan (2) di atas wajib dipenuhi oleh setiap anggota Direksi pada saat penunjukannya dan selama masa jabatannya. Dalam hal anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut, anggota Direksi dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi.
  4. Anggota Direksi atau antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak boleh memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Masa Jabatan

  1. Perseroan wajib diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi, yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Pemegang Saham Pengendali berhak untuk mencalonkan anggota Direksi.
  2. Setiap calon direktur wajib lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test dari OJK sebelum diangkat diangkat oleh RUPS. Anggota Direksi diangkat RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
  3. Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi (Induction Program) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang kegiatan bisnis, kebijakan dan prosedur yang berlaku di Perusahaan sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
  4. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi yang bersangkutan:
    1. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
    2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan;
    3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
    4. Meninggal dunia;
    5. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
  5. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan sesuai kebijakan Perseroan dan dengan mencantumkan alasan pengunduran dirinya tersebut.
  6. Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri dari Direksi.
  7. Perseroan wajib melaporkan pengunduran diri anggota Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab

  1. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
  3. Direksi wajib:
    1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;
    2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
    3. Bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran laporan keuangan Perseroan dan dokumen-dokumen yang disampaikan ke OJK;
    4. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
    5. Bertanggung jawab atas penerapan Tata Kelola Perusahaan;
    6. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
    7. Menyusun Rencana Bisnis Perseroan, pelaksanaan Rencana Bisnis dan sosialisasi Rencana Bisnis kepada seluruh karyawan/pegawai Perseroan;
    8. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan;
    9. Memastikan penyusunan dan pelaksanaan prosedur layanan pengaduan nasabah serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan nasabah;
    10. Memberikan persetujuan atas kebijakan, pengawasan dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, agar Perseroan mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi.
  4. Direksi wajib melakukan pengawasan secara aktif:
    1. Memastikan Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU-PPT;
    2. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU-PPT kepada Dewan Komisaris;
    3. Memastikan penerapan program APU-PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
    4. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU-PPT;
    5. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU-PPT;
    6. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU-PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; dan
    7. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU-PPT secara berkala.
  5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham pada RUPS.
  6. Direksi bertanggung jawab penuh, termasuk secara finansial atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan yang dilakukan oleh Wakil Manajer Investasi, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk firma manajemen investasi.
  7. Setiap anggota Direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
  8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada butir [7] apabila dapat membuktikan:
    1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
  9. Anggota Direksi harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugas melalui pendidikan dan/atau pelatihan secara berkelanjutan.

Wewenang

  1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  2. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Direksi dilarang memberikan kuasa kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pendelegasian atau pengalihan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi.
  3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
    1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
    2. Mendirikan suatu usaha baru turut serta perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;
    3. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang;
    4. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah dan bangunan atas saham dalam lain perusahaan;
    Maka haruslah dengan persetujuan Dewan Komisaris; kecuali tindakan tersebut dilakukan dalam rangka Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sebagai manajer investasi.
  4. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
    1. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
    2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
  5. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada butir (4), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
    1. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
  6. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
  7. Anggota Direksi dilarang bertindak sebagai koordinator fungsi investasi dan riset, fungsi perdagangan, dan/atau fungsi penyelesaian transaksi efek. Anggota Direksi yang bertindak sebagai koordinator fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal dilarang merangkap sebagai koordinator fungsi lainnya.

Etika Kerja

  1. Setiap anggota Direksi wajib memiliki sikap kerja professional dan motivasi yang tinggi dalam bekerja sebagai tim untuk menghasilkan kinerja Perseroan yang luar biasa.
  2. Anggota Direksi dilarang:-
    1. Menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain; dan/atau
    2. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Manajer Investasi baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.
  3. Setiap anggota Direksi dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Indonesia.
  4. Anggota Direksi dilarang menerima hadiah atau manfaat yang mengandung benturan dengan kepentingan nasabah atau benturan dengan kewajibannya terhadap nasabah.
  5. Anggota Direksi dapat memberikan hadiah atau manfaat kepada nasabah dan pihak lain sepanjang pemberian hadiah atau manfaat tersebut tidak berasal dari kekayaan portofolio efek atau portofolio investasi kolektif nasabah yang dikelolanya dan/atau merugikan nasabah.
  6. Etika kerja Direksi juga berpedoman pada Kode Etik Perusahaan.
  7. Anggota Direksi wajib melaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik.

Benturan Kepentingan

  1. Benturan Kepentingan adalah perbedaan kepentingan ekonomis antara:
    1. Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, nasabah dan/atau pihak terkait dengan Perseroan; dan/atau
    2. Nasabah dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak terkait dengan Perseroan,
    yang dapat merugikan nasabah dan/atau Perseroan.
  2. Setiap anggota Direksi wajib memiliki komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan.  Setiap anggota Direksi wajib:
    1. Memprioritaskan kepentingan Perseroan dan tidak mengambil keuntungan dari Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan; dan
    2. Menghindari diri mereka sendiri dari pengambilan keputusan yang mengandung Benturan Kepentingan.
  3. Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dihindari, anggota Direksi wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam Rapat Direksi dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak untuk mengambil suara.
  4. Setiap anggota Direksi Perseroan dilarang:
    1. Melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perseroan;
    2. Memanfaatkan jabatannya pada Perseroan tempat anggota Direksi menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Perseroan; dan/atau
    3. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan/atau kebijakan internal.
  5. Setiap anggota Direksi wajib mematuhi dan menjalankan ketentuan lainnya terkait Benturan Kepentingan yang berlaku di Perseroan.

Transparansi

Untuk memenuhi prinsip-prinsip Transparansi dalam pelaksanaan Tata Kelola Perseroan yang baik.
  1. Setiap anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain.
  2. Setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan kepada Perseroan:- (a) ada atau tidak adanya kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau pihak terafiliasinya sejak mulai menjabat atau bekerja pada Perseroan; dan (b) Setiap terjadi perubahan kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau pihak terafiliasinya termasuk kepentingan atau kepemilikan atas suatu Efek yang dimiliki oleh pihak dimaksud selama menjabat atau bekerja pada Perseroan.
  3. Setiap anggota Direksi wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja kepada Perseroan sebelum dan sesudah melaksanakan transaksi jual atau beli Efek yang dilakukan oleh: - (a) yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi, nomine, dan/atau pihak terafiliasinya yang merupakan pihak dimana yang bersangkutan mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau (b) nomine atau pihak terafiliasinya yang merupakan pihak dimana yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung.
  4. Setiap anggota Direksi yang melakukan transaksi jual atau beli Efek untuk kepentingan pribadi, nomine, dan/atau pihak terafiliasinya yang merupakan pihak dimana anggota Direksi mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang:- (a) melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu atas dasar adanya informasi Nasabah akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar dengan tujuan untuk meraih keuntungan atau  mengurangi kerugian; (b) melakukan transaksi silang dengan nasabah Perseroan; dan/atau (c) menjual Efek yang dimiliki kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
  5. Pengungkapan kepentingan atau kepemilikan anggota Direksi atas suatu Efek sebagaimana dimaksud pada butir [4] dan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan sebelum dan sesudah melakukan transaksi jual atau beli Efek untuk kepentingan pribadinya, nomine dan/atau pihak terafiliasinya yang merupakan pihak dimana anggota Direksi mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan di bawah koordinasi fungsi kepatuhan Manajer Investasi.
  6. Hal-hal lain terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip transparansi berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Kebijakan Rapat Direksi

  1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
  2. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:- (a) oleh seorang atau lebih anggota Direksi; (b) atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau (c) atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  3. Direksi menyusun jadwal rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat Direksi dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
  4. Setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% dari jumlah keseluruhan rapat Direksi selama 1 (satu) tahun.
  5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
  6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per-dua) dari jumlah seluruh anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
  7. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per-dua) dari jumlah suara anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Direktur Utama yang akan menentukan.
  8. Semua keputusan Direksi termasuk hasil rapat Direksi mengikat bagi seluruh anggota Direksi dan merupakan bukti yang sah untuk seluruh anggota Direksi dan pihak ketiga. Perbedaan pendapat dalam rapat Direksi serta alasannya wajib dituangkan secara jelas dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dan didokumentasikan dengan baik.
  9. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
  10. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul yang diajukan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan tertulis mengenai usul yang diajukan tersebut serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi

Penilaian, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Kinerja

  1. Penilaian dan pengukuran terhadap kinerja anggota Direksi didasarkan pada hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan target pencapaian kinerja Perseroan dan Direktur yang tercantum dalam Key Performance Indicator (KPI) direktur.
  2. Setiap anggota Direksi wajib membuat KPI mereka terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya melalui sistem elektronik yang disediakan Perseroan pada awal tahun dan Dewan Komisaris menyetujui KPI tersebut. KPI tersebut akan dievalusi tiap tahun oleh Dewan Komisaris.
  3. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dituangkan dalam Laporan Tahunan dan disetujui oleh RUPS Tahunan.
  4. Persetujuan atas Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
  5. Laporan hasil self assessment terkait pelaksanaan Good Corporate Governance wajib disampaikan ke OJK sesuai ketentuan OJK yang berlaku.

Waktu Kerja

  1. Waktu kerja adalah waktu yang ditetapkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi untuk hadir di tempat kerja dan melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya.
  2. Waktu kerja anggota Direksi di Perseroan adalah 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.

Lain-lain

  1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dan berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan adanya perubahan dan/atau pencabutan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Dalam hal ambiguitas ketentuan Piagam ini dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK dan Anggaran Dasar, maka peraturan OJK yang berlaku dan kemudian Anggaran Dasar.
  3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi wajib dimuat dalam laman (website) Perseroan.